🐏 Pengertian New Public Service Menurut Para Ahli It is a pity, that now I can not express - it is compelled to leave. I will be released - I will necessarily express the opinion on this question.

Apaartinya dharma wacana ? Pengertian Dharma Wacana Pengertian Dharma Wacana Menurut Para Ahli : Pengertian dharma wacana adalah metode penerangan agama Hindu yang artinya berbicara mengenai ajaran agama atau dharma. Disampaikan pada setiap kesempatan umat Hindu melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, bisa dikatakan dharma Pelayanan publik atau public service adalah perihal kemudahan yang diberikan sehubungan barang dan jasa kepada khalayak umum. Dalam prakteknya di pemerintahan, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Intinya, penyediaan pelayanan publik adalah bagaimana memudahkan publik dalam menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, standar pelayanan haruslah meliputi 1. Prosedur Pelayanan Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam halm ini antara lain kesederhanaan yaitu kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. 2. Waktu Penyelesaian Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. 3. Biaya Pelayanan Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan, haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang secara wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. 4. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan yaitu hasil pelayanan sesuai dengan yang ditentukan serta terbebas dari kesalahan-kesalahan teknis, baik dalam hal penulisan permohonan yang telah diajukan sebelumnya. 5. Sarana dan Prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai seperti meja, kursi, mesin tik, dll. Serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Dasar Hukum Pelayanan Publik Payung hukum terkait pelayanan publik bagi pemerintah sebagai penyelenggara maupun masyarakat dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, masyarakat berhak menerima pelayanan publik terkait kebutuhannya baik untuk hal yang bersifat administratif ataupun kebutuhan lain. Sedangkan pemerintah, berdasarkan undang-undang tersebut berkewajiban memberikan pelayanan publik sesuai prosedurnya. Karakteristik Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, berbagai aktivitas pelayanan pada dasarnya memiliki karakteristik tertentu dan terbagi ke dalam beberapa jenis pelayanan. Karakteristik pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara 2003 adalah sebagai berikut 1. memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya; 2. memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai; 3. memiliki tujuan sosial; d. dituntut untuk akuntabel kepada publik e. memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan; dan f. seringkali menjadi sasaran isu politik. Jenis Pelayanan Publik Ada beberapa jenis pelayanan publik yang diselenggarakan untuk masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan keputusan MENPAN kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain 1. Pelayanan Barang Pelayanan pengadaan dan penyaluran barang bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik kategori ini bisa dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya merupakan kekayaan negara yang tidak bisa dipisahkan atau bisa diselenggarakan oleh badan usaha milik pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan Badan Usaha Milik Negara/BUMN. Pelayanan barang Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 2. Pelayanan Administratif Pelayanan publik dalam kategori ini meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda juga kegiatan administratif yang dilakukan oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi. 3. Pelayanan Pembangunan Pelayanan Pembangunan merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya. 4. Pelayanan Utilitas Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi. 5. Pelayanan Kebutuhan Pokok Pelayanan Kebutuhan Pokok merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah. 6. Pelayanan Kemasyarakatan Pelayanan Kemasyarakatan merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain; Asas Pelayanan Publik Adapun asas pelayanan publik juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam ketentuan pasal 4 yaitu 1. Kepentingan umum 2. Kepastian hukum 3. Kesamaan hak 4. Keseimbangan hak dan kewajiban 5. Keprofesionalan 6. Partisipatif 7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 8. Keterbukaan 9. Akuntabilitas 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 11. Ketepatan waktu 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang jasa. Tujuan Pelayanan Publik Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya; 2. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers; 3. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan mereka; 4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; 5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Publik Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain diatur dalam UU Pelayanan Publik, kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 105 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif dan lainnya. Nur Fatimah Sumber Berbagai Sumber MenurutWebster New World Dictionary. Hotel adalah suatu bangunan yang menyediakan jasa penginapan, makanan, minuman, serta pelayanan lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial terutama untuk para wisatawan. Memiliki room service Demikian Penjelasan Materi Tentang 20 Pengertian Hotel Menurut Para Ahli, Fungsi, Jenis,

Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free WORKING PAPERS 2014 KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC LEADERSHIP Isnaini Muallidin, MPA Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email isnainimuallidin A. PENDAHULUAN Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan dan kemajuan dari sebuah organisasi. Dengan adanya kepimimpinan yang kapabel akan berdampak bagi kemajuan organsasi. Sebab pemimpin sangat diperlukan untuk menentukan visi dan tujuan organisasi, mengalokasikan dan memotivasi sumberdaya agar lebih kompeten, mengkoordinasikan perubahan, serta membangun pemberdayaan yang intens dengan pengikutnya untuk menetapkan arah yang benar atau yang paling baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler dalam Lunenburg, 2011 bahwa Kepemimpinan telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti belahan dunia. Hasil dari studi ilmiah tentang kepemimpinan menunjukkan bahwa adanya berbagai pendekatan teoritis yang berbeda untuk menjelaskan kompleksitas dari proses kepemimpinan. Beberapa peneliti melihat konsep kepemimpinan sebagai sifat atau perilaku, sedangkan yang lain melihat kepemimpinan dari perspektif pemrosesan informasi atau sudut pandang relasional. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan membahas mengenai pengertian kepemimpinan sektor publik secara umum maupun pengertian kepemimpinan dari sektor publik secara spesifik dari berbagai pendapat ahli. Dengan adanya pengertian tersebut, nantinya akan diuraikan sejarah sekilas mengenai perkembangan pemikiran dan arus utama terkait dengan kepemimpinan sektor publik, kemudian menjelaskan peta dari berbgaia pengalaman negera-negara dalam memotret pelaksanaan secara empiris mengenai kepemimpinan sektor publik. Pada bagian akhir akan dibahas lebih difokuskan pada perkembangan pemiiran terkahir dari kepimpinan sektor publik yang lebih dikenal dengan New Public Leadership. B. PENGERTIAN KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK Kepemimpianan secara teortik telah dikonsepsikan oleh berbagai ahli dengan mengidentifikasikan kepemimpinan dari berbagai perspektif, yaitu a kepemimpinan sebagai suatu proses, b kepemimpinan yang mempunyai pengaruh, c kepemimpinan terjadi dalam kelompok, dan d kepemimpinan melibatkan tujuan bersama. Berdasarkan komponen tersebut, maka Northouse 2013;5 mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut “Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal”. Defining leadership as a process means that it is not a trait or characteristic that resides in the leader, but rather a transactional event that occurs between the leader and the followers. Process implies that a leader affects and is affected by followers. It emphasizes that leadership is not a linear, one-way event, but rather an interactive event. When leadership is defined in this manner, it becomes available to everyone. It is not restricted to the formally designated leader in a group”. Kepemimpinan adalah proses dimana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu proses berarti bukanlah suatu sifat atau karakteristik yang berada di pemimpin, melainkan peristiwa transaksional yang terjadi antara pemimpin dan pengikut. Proses ini menyiratkan bahwa pemimpin mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengikutnya. Ini menekankan bahwa kepemimpinan bukanlah linear, satu arah, melainkan sebuah acara interaktif. Kepemimpinan mempunyai pengaruh, hal ini berkaitan dengan bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikutnya. Sebab pengaruh adalah sine qua non dengan kepemimpinan, tanpa pengaruh, kepemimpinan tidak ada. Ada dua arus besar dalam besar mendefinisikan kepemimpinan dalam literatur administrasi publik Ketll, 2000. Pertama, Kepemimpinan politik, sebagai pendekatan tradisional dalam bidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik dan administrasi dari sektor publik, peran lingkup administratif yang terbatas pada pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hirarkis paling murni dari birokrasi yang ideal. Kepemimpinan demikian mempunyai hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor publik. Kedua, Kepemimpian administratif yang tidak hanya melihat administrasi publik terbatas pada peran sebagai pelaksana tetapi juga memiliki yang kuat dan bertanggungjawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. Bahkan, ada ketegangan dialektis antara peran alami yang menentukan organisasi publik dan pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman demokrasi. Sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan politik dengan kepemimpinan administratif. B. SEJARAH PEMIKIRAN KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK Wart Dalam,, Fardaniah Abdul Aziz, dkk, 2012 menjelaskan bahwa sejarah teori-teori kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik dapat dilihat melalui enam era 1. Great Man, 2. Trait, 3. Contingency, 4. Transformational, 5. Servant 6. Multifaset. Selama era Great Man, praktek kepemimpinan yang dipelajari melalui para pemimpin yang sukses, seperti Napoleon dan George Washington, dimana ia percaya bahwa pemimpin dilahirkan. Selama era Traits, karakteristik pemimpin yang efektif diselidiki, dimana praktek kepemimpinan didasarkan pada memilih pemimpin yang sesuai dengan ciri-ciri, seperti sifat-sifat individu dan keterampilan. Ia percaya bahwa karakteristik pemimpin dapat dikembangkan. Selama era Contingency, efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh variabel pemimpin harus berurusan dengan, seperti kinerja, pengikut, budaya dan efek struktural. Selama era Servent, sektor publik telah terpasang dengan tanggungjawab etis oleh pengikut, stakeholders, dan masyarakat. Selama era Transformational, kemampuan pemimpin untuk menciptakan perubahan organisasi ditekankan untuk menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Akhirnya, sejak tahun 1990-an hingga saat ini, ada teori multifacet praktek kepemimpinan yang digunakan dalam sektor publik. Table 1 Era Teori dan Riset Public Sector Leadership MAJOR CHARACTERISTICS/EXAMPLES OF PROPONENTS Pra-1900 menjadi populer dalam biografi  Penekanan pada munculnya tokoh besar seperti Napoleon, George Washington, atau Martin Luther, yang memiliki substansial mempengaruhi masyarakat.  Era dipengaruhi oleh gagasan perubahan sosial yang rasional oleh individu unik berbakat dan berwawasan. 1900-48; kebangkitan dan pengakuan pentingnya bakat alami.  Penekanan pada sifat-sifat individu fisik, pribadi, motivasi, sikap dan keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk mempengaruhi bahwa para pemimpin membawa ke semua tugas kepemimpinan.  Era dipengaruhi oleh metodologi ilmiah pada umumnya terutama pengukuran industri dan manajemen ilmiah khususnya misalnya, definisi peran dan penugasan kompetensi untuk peran tersebut. 1948-80-an; terus sebagai dasar model yang paling ketat tetapi dengan sangat memperluas repertoar situasional.  Penekanan pada pemimpin dengan variabel situasional yang terkait dengan kinerja dan variabel pengikut dan mulai bergeser ke sifat-sifat dan keterampilan dari perilaku misalnya, tingkat kemampuan dan keterampilan komunikasi untuk kejelasan peran dan memotivasi staf.  Era dipengaruhi oleh munculnya teori hubungan manusia, ilmu perilaku di berbagai bidang seperti teori motivasi, dan penggunaan kelompok kecil desain eksperimental dalam psikologi.  Penekanan pada kepemimpinan yang menciptakan perubahan dalam struktur, proses, atau mekanisme culture. Pemimpin yang mempunyai visi, efektif, wawasan teknis yang brilian, dan / atau karismatik yang berkualitas.  Era dipengaruhi oleh hilangnya dominasi Amerika dalam bisnis, keuangan, dan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan untuk orientasi kembali pada pada pengembangan organisasi  Penekanan pada tanggung jawab etis untuk pengikut, stakeholder, dan masyarakat. Teori bisnis cenderung menekankan pelayanan kepada pengikut, ahli teori politik menekankan warga, analis administrasi publik cenderung menekankan kepatuhan hukum dan/warga negara.  Era dipengaruhi oleh kepekaan sosial pada di tahun 1960-an dan 1970-an.  Penekanan pada mengintegrasikan aliran2 besar, terutama transaksional sifat dan masalah perilaku sebagian besar mewakili kepentingan manajemen dan transformasional visioner, kewirausahaan, dan karismatik.  Era dipengaruhi oleh ekonomi global yang sangat kompetitif dan kebutuhan untuk memberikan pendekatan yang lebih canggih dan holistik mengenai kepemimpinan. Source Van Wart, 2003 C. POTRET IMPELEMENTASI KEPIMPINAN SEKTOR PUBLIK DI ASIA Behn dalam Nayeemul Islam, 2010 mengidentifikasi delapan tanggungjawab dari kepemimpinan sektor publik Pertama, berusaha untuk mencapai kepentingan umum. Kedua, identifikasi dengan jelas keberhasilan dengan dengan melakukan benchmarking. Ketiga, mengembangkan strategi untuk mencapai kesuksesan. Keempat, menganalisis kemungkinan konsekuensi dari keputusan. Kelima, menekankan adanya rincian yang jelas dari pelaksanaan. Keenam, untuk mencapai tujuan yang lebih luas pengaruh dengan memotivasi anggota dan stakeholders untuk menciptakan lingkungan yang positif dengan konsensus. Ketujuh, mengenali dan memanfaatkan keberuntungan mereka dan, ketika mereka tidak beruntung, tetap fokus pada tujuan mereka publik dan meraba-raba jalan mereka ke arah itu. Kedelapan, membuat organisasi lebih baik daripada itu. Kepemimpinan publik menciptakan koalisi internal dan eksternal untuk mendapatkan dukungan atas tindakan mereka. Tindakan mereka harus mendukung kepentingan publik. Sumber daya yang langka, sehingga para kepemimpinan publik harus mengikuti proses dan prosedur organisasi serta ketentuan konstitusi dan peradilan dalam mengembangkan strategi. Kepemimpin publik tidak bisa melanggar aturan organisasi mereka untuk mengejar keyakinan mereka sendiri. Pemimpin badan publik seharusnya tidak hanya fokus pada tindakan kewirausahaan untuk motif keuntungan, seperti Boone Pickens lakukan di Mesa Petroleum. Profit motif bagi para pemangku kepentingan tidak dapat menjadi dasar untuk aksi dari Pemimpin badan publik. Efektivitas kepemimpinan di sektor publik penting karena menentukan kepuasan dan kepercayaan warga negara, dan reputasi organisasi Vigoda-Gadot, Shoham, Schwabsky & Ruvio, 2008. Namun, sedikit perhatian telah dimasukkan untuk membandingkan praktek kepemimpinan di berbagai negara Dawson, Garvin-Kester, Vollmuth & Waglund, 2001 Benua Asia juga memiliki skor the Government Effectiveness Score GES konsisten. The GES 2008 menunjukkan bahwa efektivitas kepemimpinan sebagai sangat efektif di Singapura, cukup efektif di Malaysia, rendah efektif di Cina, dan tidak efektif di Indonesia. Di Malaysia, Zamhury , Hasyim dan Ahmad 2009 menemukan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak mempengaruhi kepuasan warga di lima sektor publik yang dipilih; Samaratunge et al. 2008 dan Ahmad 1997 menekankan bahwa struktur birokrasi dengan NPM di Malaysia terbukti efektif, Abu Daud Silong et al. 2008 menemukan bahwa kepemimpinan di Departemen Pelayanan Publik di Malaysia telah mengalami perubahan peran dan kompetensi kepemimpinan, di mana tiga peran utama dan 15 kompetensi utama yang diidentifikasi. Di Singapura , Samaratunge et al . 2008 dan Haque 2004 menekankan bahwa praktek kepemimpinan dan NPM terbukti sukses tetapi masih dapat ditingkatkan . Di Indonesia , Hyden et al . 2003 menemukan bahwa para pejabat di Indonesia dinilai kinerja birokrasi sebagai moderat . Di Cina, Han, Kakabadse dan Kakabadse 2010 menemukan praktek kepemimpinan serupa antara barat itu teori kepemimpinan dan penerapan di 22 sektor publik di Cina . Sementara itu, Hyden et al . 2003 menemukan bahwa para pejabat di China dinilai kinerja birokrasi sebagai moderat . Ini telah menunjukkan beragam praktek kepemimpinan , ketidaksetaraan gender untuk jumlah pemimpin dalam sektor publik, dan khususnya NPM yang dilakukan oleh berbagai negara di benua Asia. Tabel 2. Potret Praktek Kepemimpinan Publik di Asia Kepemimpinan birokrasi sebagai karakteristik situasional, dan kepemimpinan karakteristik Multifaset moderate effective Kepemimpinan birokrasi sebagai karakteristik situasional dan kepemimpinan karakteristik multifaset, seperti Perilaku. Kepemimpinan birokrasi sebagai situasional karakteristik, dan beragam karakteristik pemimpin. Kepemimpinan birokrasi sebagai situasional karakteristik, dan beragam karakteristik pemimpin. Sumber Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012 Berdasarkan data diatas, memang ada beberapa praktek kepemimpinan publik di Asia masih masih rendah dan tidak efektif, terutama; Cina dan Indonesia. Hal ini disebabkan di negara terasebut masih mengakar budaya dalam praktek kepemimpinan sektor publik. Hal ini diperkuat oleh Irawanto, Dodi W, dkk 2012, bahwa Indonesia mengembangkan kapasitas kepemimpinan masih berlandaskan pemahaman tentang budaya yang kuat dengan sistem paternalistik, sebagaimana juga di Cina dan Taiwan yang masih paternalistik dengan budaya Triad-nya. Menggunakan model kepemimpinan Barat kepemimpinan sebagai dasar untuk pengembangan akan cenderung untuk berperilaku dengan tidak melibatkan pengikut Indonesia. menyimpulkan bahwa paternalistik yang dikembangkan dalam konteks Taiwan , nilai-nilai tradisional Jawa mendorong perilaku yang sama dengan masyarakat berbasis Cina seperti Taiwan. Ada perbedaan yang cukup, namun, untuk menunjukkan bahwa orang mengajar kepemimpinan atau bertindak dalam peran kepemimpinan di Indonesia perlu mengembangkan pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai tertentu dari negara itu. D.. NEW PUBLIC LEADERSHIP Fokus pada teori-teori terbaru selalu menjadi bagian kritik dari teori sebelumnya dengan mengabaikan pendekatan kepemimpinan klasik, seperti pendekatan sifat, perilaku, gaya, dan situasional. Teori-teori ini dikritik karena perspektif terlalu sempit yang gagal dalam merespon realitas kepemimpinan yang semakin kompleks. Pendekatan klasik berasumsi bahwa ada pengaruh pribadi yang bersifat searah antara pemimpin ke pengikutnya. Pemimpin tradisional memiliki kepribadian tertentu dengan sifat-sifat yang berbeda dari pengikutnya. Mereka dikonseptualisasikan pemain aktif dalam proses kepemimpinan. Sebaliknya, para pengikut dianggap sebagai pasif dan reaktif. Selain itu, hubungan kepemimpinan dalam konteks formal hirarki biasanya dipahami sebagai situasi yang telah ditentukan secara sosial. Akibatnya yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak. Menurut Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010, lahirnya New Public Leadership ini ditandai dengan adanya momentum reformasi sektor publik di Inggris sejak tahun 1997 merupakan sebagai bagian dari agenda modernisasi pemerintah modernisasi yang mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi negara lain. Dampak dari reformasi ini sangat ditentukan oleh para pemimpin publik dalam menangkap dan mengimplementasikan manajemen publik baru NPM. Secara A form of collective leadership in which public bodies and agencies collaborate in achieving a shared vision based on shared aims and values and distribute this through each organisation in a collegiate way which seeks to promote, inﬂuence and deliver improved public value as evidenced through sustained social, environmental and economic well-being within a complex and changing context. Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010 Suatu bentuk kepemimpinan kolektif di mana badan-badan publik dan badan badan berkolaborasi dalam mencapai visi bersama berdasarkan tujuan dan nilai-nilai bersama dan mendistribusikan ini melalui setiap organisasi dengan cara perguruan tinggi yang berusaha untuk mempromosikan, pengaruh dan memberikan nilai umum yang lebih baik yang dibuktikan melalui berkelanjutan sosial , lingkungan dan ekonomi kesejahteraan dalam konteks yang kompleks dan berubah. Dalam konteks ini, Van Wart 2003 membedakan lima definisi mungkin bagi kepemimpinan publik 1. Sebagai proses hasil memberikan yang dibutuhkan oleh proses yang berwenang secara efisien, efektif dan legal 2. Sebagai proses pengikut pendukung yang memberikan hasil 3. Sebagai proses menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya, terutama perubahan tingkat makro diperlukan dengan menyelaraskan budaya yang sesuai dengan konteks lokal 4. Sebagai fokus layanan 5. Sebagai gabungan dari memberikan kinerja teknis, arah internal untuk pengikut, eksternal organisasi arah semua dengan orientasi pelayanan publik. Van Wart, 2003221 Ada tiga argumen mengapa New Public Leadership yang memiliki arti penting dalam konteks kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang kuat untuk berkolaborasi. Komponen kunci dari publik kepemimpinan tampaknya baru muncul dalam kebijakan pemerintah dalam mendukung program modernisasi. Kepemimpinan terlihat kuat untuk mendorong pelayanan yang kolaboratif. Kedua, kepemimpinan publik memiliki potensi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selaras dengan kompleksitas. Ketiga, ada ruang yang cukup untuk meningkatkan kepemimpinan dalam pengembangan lintas sektor publik. Ada tiga komponen utama dalam New Public Leadership yang melekat dalam konteks reformasi sektor publik, yaitu 1. Peran kepemimpinan Momentum peningkatan dalam reformasi sektor publik pasca – 1997, merupakan bagian dari agenda pemerintah modernisasi yang lebih luas yang berusaha untuk memperkuat lebih terbuka, transparan dan pemerintah berfokus pada pelanggan dengan maksud untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam ketentuan pelayanan publik - lebih mirip dengan model NPM. Sejumlah tantangan kepemimpinan kunci yang disajikan oleh kebanyakan program reformasi untuk organisasi sektor publik. Pertama dan terpenting adalah bahwa berbagai program reformasi sedang dilaksanakan dalam kolaboratif. Tantangannya menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan adalah lebih penting daripada manajemen dalam mendorong berbagi belajar di lembaga-lembaga sektor non-tradisional dan dalam lingkungan yang semakin jaringan. 2. Network Management Management jaringan semakin penting bagi tata kelola dan kepemimpinan dan manajemen. Agranoff dan McGuire 2003 35-36 menyatakan bahwa manajemen jaringan menawarkan kelas penting dari manajemen kolaboratif model. Pemahaman mereka berasal terutama dari teoritis pemeriksaan, daripada empiris katalogisasi, tugasnya. mereka mencatat bagaimana beberapa koleganya mengidentifikasi bagaimana manajer campur tangan dalam yang ada antar-hubungan, mempromosikan interaksi, dan memobilisasi koordinasi dan dengan demikian bekerja dalam jaringan. Jadi ada kebutuhan untuk mengamati saling ketergantungan fungsional tapi ini bab berpendapat bahwa kepemimpinan adalah salah satu faktor yang sering diabaikan ketika memeriksa pentingnya kepemimpinan jaringan. 3. Nilai publik sebagai hasil dari kepemimpinan publik yang efektif Nilai publik sebagai sebuah konsep pertama kali didukung oleh Mark Moore 1995 dan kemudian diperluas di dalam konteks Inggris oleh Talbot 2007 dan Kelly et al. 2002, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tujuan sosial, memberikan tujuan tersebut dengan cara yang mempertahankan kepercayaan dan legitimasi dan memastikan bahwa organisasi sektor publik memiliki kemampuan dan kapasitas untuk tujuan yang telah ditetapkan. Semua pemimpin publik terlibat dalam pemahaman, menciptakan dan menunjukkan nilai publik. Sebaliknya, fungsi administrasi publik tradisional baik di stabil lingkungan dengan tujuan utama memberikan barang publik. NPM bekerja dengan baik dalam lingkungan yang kompetitif saat tujuan utama menyatakan bahwa pilihan. Tapi NPL bekerja lebih baik di lingkungan pemerintahan jaringan di mana Tujuan keseluruhan adalah pengiriman nilai publik. E. PENUTUP Perkembangan pemikiran leadership mengalami perkembangan yang sangat menarik untuk dikaji, mengingat kajian kepemimpinan terutama dalam sektor puklik mengalami pergeseran dari model kepimpinan dari personal menuju ke new public leadership yang lebih mengedapankan pada kolaboratif dan membangun managemen jejaring untuk memperkuat pelayanan pada masyarat. DAFTAR PUSTAKA Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010. The new public leadership challenge. Palgrave Macmillan. Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012. “Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries An Integrative Literature Review”. Journal of Management Policy and Practice vol. 131. Irawanto, Dodi W, Ramsey, Phil L, Tweed, David C. 2012. “Exploring paternalistic leadership and its application to the Indonesian public sector”. The International Journal of Leadership in Public Services Vol. 8 No. 1. Lilly, Lemay. 2009. “The Practice of Collective and Strategic Leadership in the Public Sector”. The Innovation Journal The Public Sector Innovation Journal, Volume 141, Lunenburg, Fred C. 2011. “Leadership versus Management A Key Distinction—At Least in Theory”. International Journal Of Management, Business, And Administration Volume 14, Number 1. Nayeemul Islam, Khandaker. 2010. “Good Governance And Bureaucratic Leadership Can Builders and Titans’ Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in Bangladesh”. Series IV, Volume 1, No. 1, Van Wart, Montgomery. 2003. “Public-Sector Leadership TheoryAn Assessment”. Public Administration Review • March/April 2003, Vol. 63, No. 2 Winkler, Ingo. 2010. Contemporary Leadership Theories Enhancing the Understanding of the Complexity, Subjectivity and Dynamic of Leadership. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. Recent policy has an orientation into national policy for find the pattern of regional development acceleration by minimalizing chance of budget leakiness that assumed to be unefficient, then lower governmental form learns to find a synergy to the upper governmental. While the upper government still on autonomy implementation until today rectified over and over again about authority in autonomy or institution aspect and controlling resources from regency to village. National Act Number 23 in 2014 about Regional Government only reaches the border of regional government affairs that also become a reference for regency to teach lower government, which is village. Besides, village and its governmental implementation has been guaranteed judicially through National Act Number 6 in 2014 about Village. Both national acts have consequences to guarantee realization of good governance of regencies/cities and/or villages so they can perform their autonomy to control and arrange each area of it. The data analyzed as qualitative on research results and discussion, we conclude that 1 Delegation policy implementation model of Regent’s authority to head district at Nias Regency not fully has meaning that the head district acts the regional affairs. This assumed that the delegation of authority to head district from Nias’ regent has not reached the truly authority that actually need to be handed over to head district for decide the fastest people’s sake. 2 Some factors impede the delegation of regent authority to head district at Nias Regency which are district’s apparatus were classified less than good even form quantity and quality, the budget also classified as could not fulfilled people’s demand about maximum services, and there were no sincerity from technical agency to hand over the job authority to head district, which is, in this case, impressed as a long and compicated process then affects the lateness of law production that became head district’s standard to maximalize service to the people as a realization of authority devolution regent to head district at Nias Regency; 3 Created model in this research was an answer to implementation of authority delegation from regent to head district by looking people substances, regional headman and insitution aside. Stephen Brookes QPMKeith GrintThere has been an increasing momentum in public sector reform in the UK since 1997 as part of the wider modernising government agenda HMSO 1999. This chapter explores the impact of these reforms on public leaders and how the reforms embrace the traditional notion of new public management NPM. One of the aims of the challenge is to identify what public leadership means, whether the term can be applied consistently across the public sector and whether public leadership can be new public leadership challenge Palgrave Macmillan. Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012 Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries An Integrative Literature ReviewDaftar Pustaka BrookesStephenKeith GrintDAFTAR PUSTAKA Brookes, Stephen, Grint, Keith. 2010. The new public leadership challenge. Palgrave Macmillan. Fardaniah Abdul Aziz, dkk. 2012. " Leadership Practices in Public Sector in Selected Countries An Integrative Literature Review ". Journal of Management Policy and Practice vol. 131.Good Governance And Bureaucratic Leadership Can 'Builders and Titans' Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in BangladeshDodi W IrawantoPhil L RamseyDavid C TweedLemay LillyIrawanto, Dodi W, Ramsey, Phil L, Tweed, David C. 2012. "Exploring paternalistic leadership and its application to the Indonesian public sector". The International Journal of Leadership in Public Services Vol. 8 No. 1. Lilly, Lemay. 2009. "The Practice of Collective and Strategic Leadership in the Public Sector". The Innovation Journal The Public Sector Innovation Journal, Volume 141, Lunenburg, Fred C. 2011. "Leadership versus Management A Key Distinction-At Least in Theory". International Journal Of Management, Business, And Administration Volume 14, Number 1. Nayeemul Islam, Khandaker. 2010. "Good Governance And Bureaucratic Leadership Can 'Builders and Titans' Approach be Applicable in Public Agency Leadership? A Case of Bureaucracy in Bangladesh". Series IV, Volume 1, No. 1, Van Wart, Montgomery. 2003. "Public-Sector Leadership TheoryAn Assessment". Public Administration Review • March/April 2003, Vol. 63, No. 2

^{15Teori Komunikasi Publik Menurut Para Ahli. Komunikasi publik diartikan sebagai kegiatan memahami, merancang, menerapkan, dan mengevaluasi kampanye komunikasi yang berhasil dalam sebuah kerangka kerja untuk melayani kepentingan umum. Program-program dalam komunikasi publik menggunakan komunikasi untuk menginformasikan atau mempersuasi} BAB II TINJAUAN PUSTAKA Landasan Teori New Public Management NPM Defenisi dan Sejarah New Public Management Konsep New Public Management secara tidak langsung muncul dari kritik keras terhadap organisasi sektor publik dan telah menimbulkan gerakan dan tuntutan terhadap reformasi manajemen sektor publik. New Public Management kemudian mempengaruhi proses perubahan organisasi sektor publik secara komprehensif hampir diseluruh dunia. Pelaksanaan desentralisasi, devolusi, dan modernisasi pemberian pelayanan publik merupakan penekanan gerakan New Public Management. Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh Christoper Hood pada tahun 1991 yang kemudian disingkat dengan istilah NPM. Apabila dilihat melalui perspektif historis, pendekatan modern terhadap manajemen sektor publik tersebut awalnya muncul dari negaranegara Eropa sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Kemunculan pendekatan tersebut merupakan reaksi dan kondisi model administrasi publik tradisional yang tidak memadai. Dalam perkembangannya, pendekatan managerial modern ini juga dikenal dengan berbagai sebutan, seperti „managerialism.‟ administration,‟ „new public „post-bureaucratic management,‟„market-based public paradigm,‟ public „market-based 10 Universitas Sumatera Utara 11 administration,‟ dan „entrepreneurial government., semua istilah ini memiliki makna yang sama akan tetapi istilah yang paling popular adalah New Public Management. Janet dan Robert 200712 menjelaskan bahwa New Public Management mengacu pada sekelompok ide dan praktik-praktik kontemporer yang pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik. New Public Management telah menjadi normatif yang menandakan pergeseran besar dalam cara berpikir tentang peran administrator public. Menurut Bovaird dan loffer 201317 New Public Management adalah sebuah gerakan perampingan sektor publik dan membuatnya lebih komparatif dan mencoba untuk membuat administrasi publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga dengan menawarkan pengukuran ekonomi, efesiensi dan efektifitas value for money, fleksibilitas pilihan, dan transparansi. Implementasi konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma New Public Management merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia. Universitas Sumatera Utara 12 Karakteristik New Public Management Menurut Hood 19914 konsep New Public Management memiliki tujuh komponen utama, yaitu 1. Manajemen profesional di sektor publik New Public Management menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional. Konsekuensi dilakukannya manajemen profesional di sektor publik adalah adanya kebebasan dan keleluasaan manajer publik untuk mengelola secara akuntabel organisasi yang dipimpinnya. Manajemen profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi kerja yang jelas. 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja New Public Management mensyaratkan organisasi memiliki tujuan yang jelas dan ada penetapan target kinerja. Target kinerja tersebut merupakan kewajiban yang dibebankan kepada manajer atau personel untuk dicapai. Penetapan target kinerja harus dikaitkan dengan standar kinerja dan ukuran kinerja. Penetapan standar kinerja itu dimaksudkan untuk memberikan nilai terbaik best value dan praktik terbaik best practise, sedangkan penetapan ukuran kinerja adalah untuk menilai kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja dan tujuan organisasi. 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome Dalam konsep New Public Management, semua sumber daya organisasi harus dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai target kinerja. Penekanannya adalah pada pemenuhan hasil outcome, bukan pada kebijakan-kebijakan. Pengendalian output dan Universitas Sumatera Utara 13 outcome harus menjadi fokus utama perhatian organisasi, bukan lagi sekedar pengendalian input, misalnya anggaran, jumlah staf, material dan sebagainya. Salah satu contoh perubahan ini adalah penggunaan penganggaran kinerja. 4. Pemecahan unit-unit di sektor publik Model organisasi sektor publik tradisional sangat didominasi organisasi birokrasi. Model organisasi birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber itu pada awalnya sangat kuat untuk meningkatkan efisiensi organisasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu pola ini menjadi gagal karena semakin berkembang dan kompleksnya organisasi sektor publik sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kelembagaan organisasi karena sifat ini tersentralisasi. Konsep New Public Management mengendaki organisasi dipecah-pecah dalam unit kerja. NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi dan pemberian wewenang yang lebih besar kepada bawahan. Tujuan pemecahan organisasi kedalam unit-unit kerja ini adalah efisiensi dan memangkas kelambanan birokrasi. 5. Menciptakan persaingan di sektor publik Doktrin New Public Management menyatakan organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar dan menciptakan persaingan. Tujuan menciptakan persaingan di sektor publik adalah untuk menghemat biaya. Untuk itu dilakukan mekanisme kontrak dan tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya Universitas Sumatera Utara 14 dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Beberapa tugas pelayanan publik dapat diberikan kepada pihak swasta jika memang hal ini lebih menghemat biaya dan menghasikan kinerja yang berkualitas. Selain itu, manfaat lainnya adalah mendorong sektor swasta dan sektor ketiga untuk berkembang. 6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik Konsep New Public Management berasumsi bahwa praktik manajemen di sektor swasta jauh lebih baik dibandingkan manajemen sektor publik. Beberapa praktik manajemen yang dianggap lebih baik antara lain penilaian kinerja, sistem kompensasi dan promosi didasarkan kinerja, manajemen biaya, struktur yang fleksibel, sistem akuntansi, dan penganggaran yang lebih maju. Diharapkan dengan diadopsinya praktik-praktik ini mampu mengembangkan manajemen sektor publik yang lebih baik. 7. Penekanan pada disiplin dan penghematan lebih besar dalam menggunakan sumber daya. New Public Management mensyaratkan organisasi sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien. Doktrin ini menghendaki organisasi sektor publik melakukan penghematan biaya-biaya langsung, meningkatkan disiplin pegawai, dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas dengan harga murah. Pemerintah misalnya perlu melakukan pengendalian Universitas Sumatera Utara 15 pengeluaran sumber daya publik seefisien mungkin agar tidak terjadi pemborosan, pengerusakan lingkungan, salah kelola, salah alokasi dan korupsi. Kritik Terhadap New Public Management Hadirnya konsep NPM bukanlah tanpa kritik, terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari NPM. Hal ini menurut Economic and Social Counsil United Nation 20039 diakibatkan oleh adanya perbedaan besar antara kekuatan pasar dengan kepentingan publik, dan kekuatan pasar ini tidak dapat selalu memenuhi apa yang menjadi kepentingan publik. Bahkan dalam banyak hal publik sering kali tidak dilibatkan untuk berpartisipasi dalam menentukan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil pemerintah. New Public Management merupakan konsep yang lahir dari negara maju seperti Inggris sehingga ketika diterapkan pada negara berkembang tentu saja akan menghadapi masalah. Negara berkembang menghadapi masalah karena sistem dan karakteristik ekonomi yang berbeda dengan negara maju. Negara maju memiliki karakteristik pasar yang sudah mampu melepas sektor-sektor tertentu kepada mekanisme pasar karena didukung dari birokrasi dan aturanaturan hukum yang kuat, sedangkan negara berkembang yang mencoba mengikuti New Public Management tidak atau kurang pengalaman untuk menerapkan karakteristik ekonomi pasar ditambah kurangnya sumber daya manusia dan aturan hukum yang kuat mengakibatkan penerapan New Public Management tidak dapat berlaku universal dan rentan mengalami kegagalan. Universitas Sumatera Utara 16 Terdapat beberapa masalah dalam menerapkan konsep New Public Management di negara berkembang, diantaranya 1. New Public Management didasarkan pada penerapan prinsip/ mekanisme pasar atas kebijakan publik dan manajemennya. Hal ini juga terkait dengan pengurangan peran pemerintah yang digantikan dengan pengembangan pasar, yaitu dari pendekatan pemerintah sentris state entire menjadi pasar sentries market centred approach. Negara-negara berkembang memiiki pengalaman yang sedikit dalam ekonomi pasar. Pasar di negara berkembang relatif tidak kuat dan tidak efektif. Perekonomian pasar lebih banyak dominasi asing atau perusahaan asing, bukan pengusaha lokal atau pribumi. 2. Terdapat permasalahan dalam privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi di negara-negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah. Karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi pada akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial. 3. Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak dilakukan secara hati-hati bisa menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami oleh negara-negara berkembang. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patronistik menjadi budaya pasar yang penuh dengan persaingan membutuhkan upaya yang kuat untuk mengurangi kekuasaan birokrasi. Universitas Sumatera Utara 17 4. Terdapat masalah pada model pengontrakan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan outcome nya mudah ditentukan. Jika tujuan organisasi tidak jelas, atau terjadi wabah korupsi yang sudah membudaya maka penggunaan model-model kontrak kurang berhasil, terdapat permasalahan politisasi yang lebih besar di negara berkembang dibandingkan di negara maju, termasuk dalam hal politisasi penyediaan pelayanan publik . 5. Kesulitan penerapan berkembang juga New terkait Public dengan Managment adanya di negara permasalahan kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, permodalan, dan kapabilitas sumber daya manusia selain itu negara berkembang terus melakukan reformasi yang tidak terkait atau bahkan berlawanan dengan agenda NPM. Hubungan New Public Management dengan Akuntansi Berbasis Akrual Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kita dapat menarik benang merah antara New Public Management dengan akuntansi akrual. New Public Management telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor publik. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan sebuah alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban. Upping dan Oliver 2011;1 menjelaskan sebagai berikut Universitas Sumatera Utara 18 New Public Management NPM is a management philosophy which focuses on the change in management practices of the public sector towards more privat sector practices, with accountability focusing on result rather than processes. NPM intoduces a new imperatives for efficiency and transparency into all elements of the public sector. One important element of this change can be seen in the accounting practices with a move cash to accrual accounting, together with the adoption of management accounting techniques to measure and control activities. Sedangkan Bunea dan Cosmina 2008;1 menjelaskan bahwa konsep New Public Management yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggung jawab secara akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan sehingga akuntansi memainkan peranan penting dalam perkembangan New Public Management berkaitan dengan pengukuran kinerja penggunaan sumber daya. Oleh karena itu akuntansi khususnya akuntansi akrual merupakan konsep yang ada akibat munculnya New Public Management. Hal ini diperkuat oleh Watskin dan Edward 200734 yang menjelaskan bahwa “Accounting is seen within this domain as an integral component of what is now termed New Public Management”. Lebih lanjut Coonnely and Hyndmen menjelaskan “The move from cash to accruals accounting by many government is view as an aspect of an ongoing New Public Management agenda designed to achieve a more business-like an performance-focused public sector”. Universitas Sumatera Utara 19 Dari uraian diatas tentu sangat jelas konsep akuntansi akrual adalah sebuah konsep turunan dari New Public Management karena akuntansi akrual merupakan bentuk sistem manajemen sektor privat yang diadopsi ke sektor publik sebagai alat pengukuran kinerja. Bahkan pentingnya akuntansi akrual terhadap NPM diungkapkan oleh Likierman 20033 yang menjelaskan bahwa pemerintah yang mengadopsi New Public Managment maka dalam bidang akuntansi harus juga menjalankan akuntansi akrual. Tanpa akuntansi akrual maka adopsi New Pulic Management NPM akan berjalan kurang lancar. Basis Akuntansi Basis Kas Basis kas merupakan metode akuntansi yang berdasarkan pada penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pada metode ini, pendapatan diidentifikasi dan dicatat ketika kas telah diterima dan beban diakui dan dicatat ketika kas telah dibayarkan. Dalam basis ini, alokasi dan anggaran pemerintah menggunakan basis kas dan lebih mudah untuk mengawasi penerimaan dan pendapatan negara. Dalam memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi dan pengumpulan informasi pada basis kas ini lebih mudah dan biaya operasionalnya rendah Soleimanai Hojjat 2012. Dalam sistem akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat terjadinya pembayaran dan penerimaan kas Mehrolhassani, 2015. Namun di dalam sistem akuntansi basis kas terdapat beberapa kendala dan hambatan, diantaranya tidak tersedianya utang dan aset, Universitas Sumatera Utara 20 basis kas hanya berfokus pada arus kas periode berjalan, terdapat ketidakcocokan terhadap pendapatan dan biaya, kesulitan dalam memahami laporan data yang lebih rinci terhadap pendapatan dan beban di segala hal, dan pemerintah yang kurang tanggap dan respon terhadap penggunaan sumber daya publik SAFA, 2006. Akuntansi berbasis kas ditinggalkan oleh penganut basis akrual karena tidak mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada pengguna. Informasi yang dihasilkan oleh basis kas tidak dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya karena hanya berpatokan dari masuk dan keluarnya kas sehingga tidak mampu dijadikan dasar pengambilan keputusan. Basis Akrual Menurut Erlina dan Rasdianto 2012 10 Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengakuan sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sedangkan menurut Tickell, Geoffrey 20109 akuntansi berbasis akrual merupakan transaksi yang diakui pada saat pendapatan dihasilkan dan saat telah terjadinya beban. Perubahan dari basis kas menuju basis akrual merupakan perubahan yang tidak hanya terjadi pada sistem akuntansinya saja, tetapi juga perubahan konseptual di dalam mengaplikasikan prinsipprinsip dan standar di dalam manajemen sektor publik Soleimani Hojjat 2015. Universitas Sumatera Utara 21 Dalam banyak literatur, akuntansi akrual diyakini mempunyai beberapa manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas, yang oleh Diamond 2002; 9-10 menjelaskan berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari akuntansi akrual, yang utama adalah 1. Meningkatkan Kualitas Penggunaan Sumber Daya Improve Resource Allocation. Akuntansi kas tidak dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan seluruh biaya full cost dari penyediaan layanan publik. Sementara akuntansi akrual mampu menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menghitung seluruh biaya pelayanan berdasarkan pada biaya seluruh sumberdaya yang digunakan termasuk sumberdaya non kas seperti penggunaan aset tetap/ fixed assets. Dengan menggunakan metode full cost bisa dilakukan analisis efisiensi dan perkiraan kebutuhan dana untuk mengganti aset yang sekarang digunakan. 2. Penguatan Akuntabilitas Strenghtened Accountability. Akuntabilitas akan semakin baik ketika pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak hanya sebatas pada sumber daya kas masuk cash inflows dan kas keluar cash outflows, tetapi juga terhadap aset selain kas non cash asset dan kewajiban liabilities. Dengan akuntansi akrual, entitas perlu menentukan secara jelas kinerja pelayanan yang ingin dicapai dan biaya keseluruhan dari pelaksanaan pelayanan tersebut, lebih jauh, defenisi kinerja yang jelas akan menentukan informasi keuangan dan non keuangan yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi dan mengelola pengeluaran. Universitas Sumatera Utara 22 3. Meningkatkan Transparansi atas Total Biaya dari aktivitas Pemerintahan Enhanced Transparency on Total Resources Costs of Government Activities Akuntansi akrual juga mempunyai manfaat yang bersifat umum dalam menyediakan informasi operasional pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki tanggung jawab fiskal. Akuntansi akrual mempunyai prinsip pengungkapan penuh full disclosure atas aset dan kewajiban serta pendapatan dan beban. 4. Melihat dengan Lebih Komprehensif atas Pengaruh dari Aktivitas Pemerintahan Terhadap Ekonomi More Comprehensif Views for Government‟s Impact on The Economy Informasi kas dalam laporan arus kas lebih jelas menunjukkan rekonsiliasi antara arus kas bersih terhadap perubahan dalam saldo kas dan bank sebagaimana disajikan dalam neraca balance sheet, hal ini akan mengurangi berbagai hal yang tidak dapat dijelaskan dalam data laporan fiskal. Lebih jauh lagi klasifikasi arus kas kedalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan, akan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri pengaruh arus kas pemerintah terhadap aktivitas ekonomi yang terkait. Keberhasilan New Zeland menerapkan akuntansi akrual telah menyebabkan berbagai perubahan dalam manajemen sektor publik. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah mewajibkan Laporan Keuangan pemerintah menggunakan basis akrual. Universitas Sumatera Utara 23 Standar Akuntansi Pemerintahan Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, dan dijelaskan juga pada pasal 1 ayat 11 SAP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Wijaya 2008, SAP merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya standar ini maka Laporan Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP. Penggunaan Laporan Keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan eksternal auditor BPK akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit . Universitas Sumatera Utara 24 Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Sampai saat ini, pemerintah telah dua kali menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, pertama adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP yang diawali dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. Kedua adalah PP Nomor 71 Tahun 2010, yang merupakan peraturan yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dengan berlandaskan pada penggunaan basis akrual accrual Basis. PSAP berbasis akrual disajikan dengan diawali dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam akuntansi akrual ini, entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 tujuh jenis Laporan Keuangan. Dalam PSAP berbasis akrual, Laporan Keuangan dikelompokkan ke dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan laporan kelompok finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat Laporan Operasional LO yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual. Universitas Sumatera Utara 25 Dari kesimpulan diatas, dapat dinyatakan bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan jika menggunakan basis akrual, di mana dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda kas dan akrual dalam dua pelaporan yang berbeda pelaporan finansial dan pelaporan anggaran. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan Terbitnya Standar Akuntansi Pemerintahan SAP ini menunjukkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mulai berlaku sejak tahun 2003 menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP. Selanjutnya UU Nomor 1 tahun 2004 juga menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintahan bahkan memuat mengenai Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP sebagai penyusun SAP yang keanggotaannya ditetapkan dengan kepres UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang juga menyebutkan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP. Badan Akuntansi Keuangan Negara BAKUN, Kementrian Keuangan, mulai mengembangkan standar akuntansi, seperti dalam organisasi komersial Commercial Organization, para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya, oleh karena itu, pemerintah Universitas Sumatera Utara 26 memerlukan suatu standar akuntansi dibidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan SAP merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Asian Development Bank ADB dalam dokumen yang berjudul “Accrual Budgetting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries” menyajikan bahwa penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan dua metode/ model/ strategi yaitu metode big bang atau perubahan secara radikal dengan metode bertahap. Pilihan atas metode konversi harus dilakukan secara hati-hati, namun sampai saat ini metode big bang sangat jarang digunakan. Buhr 201011 menyatakan “ It should be noted that there was not necessarily an abrupt change from cash to accrual. Many governments went through a cash, modified cash, modified accrual, accrual tansition”. Dalam penerapan akuntansi akrual secara bertahap, Khan dan Mayes 200913 menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan dengan memperhatikan 1 impelementation timefrime and sequencing. 2 implementation staging by business areas, dan 3 implementation staging by sector or size, and pilot studies. Pemilihan strategi dan area pentahapan sangat penting bagi keberhasilan penerapan akuntansi akrual. Universitas Sumatera Utara 27 Menurut Mulyana 200913 penerapan basis akrual dapat dilakukan secara top-down atau bottom-up. Bila diterapkan secara topdown, biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara mandatory wajib untuk semua entitas dalam rentang waktu timeframe yang pasti dan seragam. Sedangkan bila diterapkan secara bottom-up, harus dilakukan pilot project terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan secara bottom–up dapat dilakukan dengan timeframe pendek maupun timeframe medium. Penerapan akuntansi dengan timeframe pendek akan berisiko timbulnya reform fatigue, yaitu hilangnya sense of urgent dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi. Untuk mengatasi resiko itu, maka disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam timeframe medium 4-6 tahun, penerapan ini terlebih dahulu diterapkan kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di Pemerintahan Pusat yang sudah dianggap siap dalam proses akuntansinya, sebagai pilot project, apabila pilot project sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan sebagai bahan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah lainnya untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP karena itu, KSAP mencoba untuk menyusun rencana strategi penerpan SAP berbasis akrual. Strategi penerapan SAP berbasis akrual dapat dilihat dari tabel dibawah ini Universitas Sumatera Utara 28 Tabel Strategi Penerapan SAP Akrual TAHUN AGENDA 2010  Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP berbasis akrual  Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual  Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan SAP berbasis akrual 2011  Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi  Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama proses bisnis dan detail requirement  Pengembangan kapasitas SDM lanjutan 2012 2013 2014 2015           Pengembangan sistem akuntansi dan TI lanjutan Pengembangan kapasitas SDM lanjutan Piloting beberapa KL dan BUN Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem Pengembangan kapasitas SDM lanjutan Parallel run dan konsolidasi seluruh LK Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem Pengembangan kapasitas SDM lanjutan Implementasi penuh Pengembangan kapasitas SDM lanjutan Sumber KSAP 2011 Universitas Sumatera Utara 29 Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai Analisis Kesiapan Menyongsong Penerapan Penuh PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual Pemerintah Kota Medan telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut Tabel Penelitian Terdahulu Nama Peneliti Ardiansyah 2013 Hetti Herlina 2013 Judul Penelitian Factors Affecting The Affecting The Readiness of PP No. 71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards Case Study on Working Units in KPPN Malang‟s Working Area Variabel Penelitian Variabel Independen - Sumber Daya Manusia - Komitmen Organisasi - Komunikasi Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 Studi Empiris Kabupaten Nias Selatan Variabel Independen - Komunikasi - Komitmen Pimpinan - Resistensi terhadap Perubahan - Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Cara yang Digunakan Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari survei terhadap responden. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara. Penelitian ini bersifat eksploratif. Hasil Penelitian Kualitas sumber daya manusia dan komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan, komitmen tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasi kan PP 71 No. Tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, Universitas Sumatera Utara 30 - Struktur Birokrasi Riris Setiawati Kusuma 2013 Andi Faradillah 2013 Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Variabel Dependen Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 Variabel Independen - Komitmen - Sumber Daya Manusia - Infrastruktur - Sistem Informasi Variabel Dependen Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Variabel Independen - Teori Budaya Organisasi faktor perilaku, dan faktor keterampilan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada PPKSKPD dan wawancara yang diberikan kepada Kepala SKPD, PPKD, dan seksi akuntansi di SKPKD. Adapun SKPD yang dijadikan objek penelitian antara lain semua SKPD di Kabupaten Jember. Penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilihat dari parameter integritas adalah termasuk kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi, dan infrastruktur adalah termasuk kategori cukup siap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Kota Makassar dalam implementasi Universitas Sumatera Utara 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 - Sikap Individu Dalam Menerima Perubahan Variabel Dependen Kesiapan Penerapan Basis Akrual Pada Pemerintah Daerah Pajaruddin Akuntansi Ibrahim Akrual dan 2013 Penerapan-nya di sektor publik Telaah Pustaka Variabel Mandiri - Latar Belakang - Argumen Pendukung dan Penentang - Isu-Isu Akuntansi Akrual Hojjat Soleimani 2012 Variabel Mandiri Operational Budgeting The Necessity of Appliying Accrual Accounting in Establishing Performance Budgeting System An Analytical Study pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Interpretif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan Metodologi penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kepustakaan dan menggunakan analisis deskriptif Standar Akuntansi Pemerintahan SAP berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Temuan penelitian menjelaskan akuntansi akrual merupakan konsep yang lebih baik, akan tetapi akuntansi akrual masih membutuhkan perbaikan mendasar untuk sesuai dengan karakteristik sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan penyusunan akuntansi berbasis akual diperkenalkan sebagai salah satu syarat penting di dalam menyusun operational budgeting. Universitas Sumatera Utara 32 Hussein Mehrollhas sani, Akram Khayatzada and Mothgan Emami 2012 Implementation Status of Accrual Accounting System In Health Sector Variabel Independen - Management & Leadership - Followers - Organization al Structure - Manpower - Work Process - Knowledge - Technology Studi ini menggunakan cara kuantitatif pada tahun 2012 di Keman University of Medical Scienc, uji statistik dan korelasi koefisien yang digunakan adalah SPSS versi 19. Variabel Dependen ImplementationAccrual Accounting System Iskandar Muda, Rasdianto, dan Muhammad Safri Lubis. 2014 Implementation of the Cash Revenue System A case Study in the Local Government Task Forces Unit of North Sumatera Province, Indonesia. Variabel Mandiri Visual Basic Program and Database of Microsoft SQL Design Penelitian menggunakan analisi deskriptif dan data primer yang diperoleh dari kuesioner, sampel yang digunakan adalah seluruh kepala dinas, Pemerintah Daerah, unit yang berhubungan di bagian Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan sistem akuntansi akrual menghadapi perubahan infrastruktur, khususnya dalam komponen kepemimpinan , manajemen, dan pengikutnya, seperti pengukuran keefektifan dalam menghadapi rintangan dalam pengimplemen tasian yang dituju dari bagian-bagian komponen tersebut. IT yang dapat diandalkan mendukung pengimplement asian peraturan yang dibuat oleh Kemendagri akan membantu alur pekerjaan menjadi lebih efisien dan menghasilkan pemerintahan yang sehat Universitas Sumatera Utara 33 penganggaran, Lembaga di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Doli Muhammad Ja‟far Dalimunte, Fadli dan Iskandar Muda 2014 Study on the Impact of Government Complexity and Regional Government‟s size on Human Development Index in North Sumatera , Indonesia. Variabel Independen - Government Complexity - Regional Government Variabel Dependen Human Development Index melalui pengungkapan yang memadai. IT yang mendukung aturan tata kelola keuangan peerintah dapat menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih efektif. Jenis penelitian 1. Ukuran ini kompleksitas menggunakan pemerintah tipe asosiatif, dan data yang pemerintah digunakan dalam daerah saling penelitian ini mempengaru adalah data hi secara primer dan simultan sekunder terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara 2. Ukuran kompleksitas pemerintah dan pemerintah daerah saling mempengaru hi secara parsial terhadap indeks pembangu nan manusia di Sumatera Utara. Sumber Data diolah oleh peneliti 2015 Universitas Sumatera Utara 34 Penelitian ini merupakan replika dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Ardiansyah 2013, Hetti Herlina 2013, Riris Setiawati Kusuma 2013, Andi Faradillah 2013, Pajaruddin Ibrahim 2013, Hojjat Soleimani 2012, Hosein Mehrolhassani, 2012, Iskandar Muda, 2014, dan Doli Muhammad Ja‟far Dalimunthe, 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada objek penelitian, tahun penelitian dan masingmasing peneliti terdahulu menggunakan variabel eksogen dan endogen seperti yang tercantum pada tabel diatas. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan enam variabel eksogen yaitu, Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Resistensi Terhadap Perubahan, Komunikasi, Kualitas Teknologi Informasi, dan Dukungan Konsultan dengan variabel endogennya adalah Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. Peneliti memilih Pemerintah Kota Medan sebagai tempat penelitian untuk mengetahui tingkat kesiapan Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang sudah wajib dilaksanakan pada Januari 2015. Kerangka Pemikiran Sumber Daya Manusia Menurut Wibowo 2007, kompetensi SDM adalah kompetensi SDM yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Sebab implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas SDM yang memadai dari segi jumlah dan keahlian kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai. Disamping pengembangan kapasitas organisasi Insani 2010. Menurut Nazier 2009 76,77 % unit Universitas Sumatera Utara 35 pengelola keuangan di lingkungan Pemerintahan Pusat dan Daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan, selain itu, juga ditemukan juga bahwa masih sulit bagi aparatur negara untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya dibidang akuntansi zetra 2009. Penelitian yang dilakukan Kusuma 2013 menunjukkan Sumber Daya Manusia SDM berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Selain itu penelitian yang juga dilakukan oleh Herlina 2013 menunjukkan ketidakpastian dan terdapatnya kendala utama terhadap Kompetensi SDM dikarenakan oleh penempatan pegawai dalam suatu posisi jabatan yang sebagian besar tidak didasarkan pada kompetensi pendidikannya. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut H1 Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual Komitmen Organisasi Menurut Robins 2006 310 komitmen organisasi adalah suatu “keadaan dimana karyawan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Komitmen organisasi sering diartikan sebagai keinginan kuat Universitas Sumatera Utara 36 untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi Luthans,2006249. Komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Mowday 2008155 berpendapat bahwa komitmen organisasional merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasional adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesa ini, diungkapkan oleh Ardiansyah 2013 yang menyebutkan komitmen tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, kerana dalam hal ini dimungkinkan komitmen organisasi akan mempunyai pengaruh pada saat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan SAP berbasis akrual akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut H2 Komitmen Organisasi Berpengaruh Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual Positif Terhadap Resistensi Terhadap Perubahan Resistensi terhadap perubahan adalah kecenderungan terhadap karyawan untuk tidak berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik disebabkan oleh ketakuatan individual atau sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan operasional. Biasanya bila orang tidak menyetujui perubahan akan Universitas Sumatera Utara 37 memperlihatkan resistensinya dengan cara-cara, yaitu 1 menurunkan produktivitas, 2 memperlambat perubahan, 3 tidak ada antusias untuk belajar dan berlatih atas prosedur baru, dan 4 absensi meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina 2013 menunjukkan resistensi terhadap perubahan berpengaruh positif terhadap kesiapan pemerintah dalam implementasi Peraturan Pemerintah PP No. 71 Tahun 2010. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut H3 Resistensi Terhadap Perubahan Berpengaruh Terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual Positif Komunikasi Komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam suatu interaksi sosial, oleh karena itu berpengaruh dalam dunia kerja. Tempat kerja merupakan suatu komunitas sosial yang memfokuskan pada peran dan komunikasi, sehingga aktifitas kerja dapat dioptimalkan. Menurut Sutrisno 201051 komunikasi itu pada dasarnya adalah penyampaian dan penerimaan suatu pesan. Pesan itu dapat berbentuk verbal maupun nonverbal. Bahkan seringkali keduanya tercampur, orang dapat menyatakan sesuatu disamping itu, lebih menekankan apa yang dikatakan dengan suatu gerakan tangan, atau orang menyatakan sesuatu tetapi nada suaranya mengingkari apa yang dikatakannya itu. Luthans 2006370 meyakini bahwa komunikasi merupakan kekuatan pembentuk utama organisasi. Barnard menempatkan komunikasi sebagai tujuan dan keinginan untuk bertindak, sebagai salah satu dari elemen organisasi. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara 38 Ardiansyah 2013 yang menyimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel tersebut dengan mengajukan hipotesis berikut H4 Komunikasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. Kualitas Teknologi Informasi Konsisten dengan sistem informasi dan model perubahan manajemen akuntansi, survei di sektor swasta, melaporkan bahwa inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti ketidakmampuan sistem informasi yang ada untuk menyediakan data yang dapat dipercaya, akurat, dan up-todate secara efektif, merupakan hambatan utama untu pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen akuntansi Krumwiede, 1998; McGowan dan Klammer, 1997; Kwon dan Zmud, 1987; Shields dan Young, 1989. Krumwiede 1998, menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma 2013 yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara sistem informasi dengan kesiapan pemerintah untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Kusuma 2013 memperlihatkan terdapat hubungan negatif antara kualitas Teknologi Informasi dengan tingkat penerapan akuntansi akrual. Studi ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan diminta untuk memfasilitasi dan mendukung pengenalan akuntansi akrual di sektor publik. Universitas Sumatera Utara 39 Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti ingin menguji kembali hubungan kedua variabel dengan mengajukan hipotesis berikut H5 Kualitas Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. Dukungan Konsultan Terdapat sejumlah besar literatur akuntansi pemerintahan yang menggambarkan konsultan manajemen sebagai komunitas epistemis dari pengetahuan khusus dan keahlian, bantuan dan dukungan mereka dianggap diperlukan dalam iklim reformasi NPM saat ini. Jadi, konsultan manajemen telah diidentifikasi sebagai pengungkit utama dalam proses reformasi praktek manajemen di sektor publik dan memfasilitasi proses pelaksanaan sebagai dukungan teknis pelaksanaan dan juga sebagai "sumber pengetahuan" Arnaboldi dan Lapsley, 2003; Hood, 1995; Lapsley dan Oldfield, 2001; Laughlin dan Pallot, 1998; Ouda, 2008. Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut H6 Dukungan Konsultan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Berpengaruh Positif Terhadap Berdasarkan uraian diatas, maka variabel dalam penelitian ini adalah Kesiapan Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual, dan Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Resistensi Terhadap Perubahan, Komunikasi, Kualitas Teknologi Informasi, Dukungan Konsultan sebagai variabel eksogen. Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian dibuat suatu kerangka pemikiran yang akan menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan data serta analisanya secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini Universitas Sumatera Utara 40 Gambar Kerangka Pemikiran Sumber Daya Manusia Komitmen Organisasi H1 ResistensiTerhadap Perubahan H2 Komunikasi H4 Kualitas Teknologi Informasi H5 H3 Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual H6 Dukungan Konsultan Sumber Stamatiadis 2009, Herlina 2013, Kusuma 2013 dan Ardiansyah 2013 Hipotesis Berdasarkan pada Landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut H1 Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. H2 Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. H3 Resistensi Terhadap Perubahan berpengaruh positif terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. Universitas Sumatera Utara 41 H4 Komunikasi berpengaruh positif terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. H5 Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. H6 Dukungan Konsultan berpengaruh positif terhadap Penerapan Penuh SAP Berbasis Akrual. Universitas Sumatera Utara 13Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli, Jenis, Macam, Contoh. May 24, 2022 . 13 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli, Jenis, Macam, Fungsi, Contoh : Aplikasi adalah istilah yang digunakan untuk pengguna komputer bagi pemecahan masalah. 13 Pengertian Aplikasi Menurut Para Ahli Oleh dosenpendidikan Diposting pada 24/05/2022. Definisi Aplikasi. NowI can figure out just why. It gives the author more credibility pengertian business plan menurut para ahli as it speaks to their commitment on the topic. prima j homework. Thesis Image Fusion. In pengertian business plan menurut para ahli this article, I compare and compare three different dramatic monologues: show her her portrait. Yes TujuanNew Public Management adalah untuk mengubah administrasi yang sedemikian rupa sehingga administasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba (Osborne dan Gaebler, 1995). Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan Adminblog Berbagai Buku 01 February 2019 juga mengumpulkan gambar-gambar lainnya terkait pengertian strategi pemasaran menurut para ahli dalam buku dibawah ini. Http Library Binus Ac Id Ecolls Ethesisdoc Bab2 Rs1 2017 1 931 Bab2 Pdf

OldPublic Administration. New Public Administration. New Public service. Dasar Teoritis. Teori Politik. Teori Ekonomi. Teori Demokrasi. Konsep kepentingan public: Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan: Kepentingan pubik mewakili agregasi dari kepentingan individu

FLb0ST.

e6jd0obnf8.pages.dev/47

e6jd0obnf8.pages.dev/294

e6jd0obnf8.pages.dev/280

e6jd0obnf8.pages.dev/111

e6jd0obnf8.pages.dev/311

e6jd0obnf8.pages.dev/196

e6jd0obnf8.pages.dev/255

e6jd0obnf8.pages.dev/8

pengertian new public service menurut para ahli